Kilasriau.com - Setelah sempat tertunda Senin malam, akhirnya DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2023, Selasa (29/11/2022) di ruang Paripurna DPRD Pekanbaru. 

APBD Pekanbaru 2023 yang disahkan senilai Rp2,699 triliun. Jumlah ini naik dari APBD Tahun 2022, yakni Rp Rp2,560 triliun.

Seperti diketahui, Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru,  Muhammad Sabarudi ST, didampingi tiga wakilnya Ir Nofrizal MM, Ginda Burnama ST MT, T Azwendi Fajri SE serta para anggota dewan lainnya. 

Sementara dari Pemko Pekanbaru, hadir langsung Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Pj Sekko, Indra Pomi Nasution, para kepala OPD dan perwakilan Forkompimda. 

Pj Wali Kota Pekanbaru,  Muflihun sangat senang sudah disahkannya APBD 2023. Katanya, ada program prioritas yang sudah dipastikan akan dilaksanakan tahun depan. 

"APBD (2023) sudah kita sahkan. Ada beberapa program prioritas yang kita laksanakan. Mulai dari menjaga inflasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan jalan berlubang," janji Muflihun usai Paripurna. 

Selain program tersebut, lanjut Muflihun, Pemko juga berjanji akan memprioritaskan hasil reses Anggota Dewan, termasuk juga pokir nya (pokok-pokok pikiran). Yang mana ini bisa bersinergi dengan Pemko. 

Dengan demikian harapannya, dari anggota Dewan juga akan memperbaiki jalan-jalan berlubang, pembenahan drainase dan lainnya. 

Lalu, apa instruksi khusus kepada semua OPD, dalam menjalankan APBD 2023 nanti? 

"Saya akan instruksi ke OPD, agar OPD lebih bijak, terutama dalam pencairan anggaran. Lihat mana yang prioritas dan yang tidak. Termasuk juga mengenai tunda bayar, kita tak ingin lagi tahun depan ada lagi," terangnya. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, kata Pj Wako lagi, OPD tidak boleh sembarangan lagi melaksanakan program kerja. Artinya, mana yang prioritas harus dilakukan. 

"Bahkan kita juga akan evaluasi berkala OPD. Mulai evaluasi keuangan, evaluasi fisik dan lainnya. Kita khawatir nanti tidak berjalan dengan baik. Selama ini kan tidak ada evaluasi, sehingga tak tahu berapa anggaran habis dan terpakai. Termasuk juga fisiknya," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru,  Muhammad Sabarudi ST menjelaskan, ada beberapa catatan setelah APBD 2023 ini disahkan. Mulai dari pelaksanaan program prioritas, hingga memastikan bahwa hutang tunda bayar harus selesai tahun depan. 

"Jadi hutang tunda bayar, tentu kita usahakan dibayarkan semuanya. Karena kita sudah sepakat angka Rp 2,699 triliun, bisa terealisasi 2023. Jadi semuanya terlaksana," sebutnya. 

Selanjutnya, mengenai Pokir Anggota DPRD yang akan bersinergi dengan program Pemko Pekanbaru, ditegaskan Sabarudi, memang Pokir harus maksimal. Apalagi nanti ini membantu program prioritas. 

Bagi Sabarudi, Pokir tersebut hal yang biasa, karena ini bagian proses pembangunan. Yang paling penting itu, dari reses anggota DPRD, harus inklud dimasukkan dalam program-program Pemko. Intinya bagaimana jalur reses dan Musrenbang bisa direalisasikan ke masyarakat. 

"Kita harapkan APBD 2023 ini cepat dibelanjakan. Kalau bisa diawal tahun, sehingga semua program bisa terlaksana. Hilangkan kebiasaan lama, APBD baru bisa dilaksanakan Mei atau Juni tiap tahun," pintanya.***

Suasana rapat paripurna DPRD Pekanbaru.

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun bersama Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi.

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun foto bersama Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi sembari memperlihatkan draf APBD 2023.